Home » » Status Nasab Anak Dari Pernikahan Mut'ah Dan Hukumnya

Status Nasab Anak Dari Pernikahan Mut'ah Dan Hukumnya

Written By Fikih Kontemporer on Kamis, 01 September 2016 | 14.19.00




Assalamualaikum.
Sedulur nderek Tanglet. Bagaimanakah status anak hasil dari pernikahan mut'ah?
Monggo.

(Dari: Yudy El Baranjie).

Jawaban:

Wa 'alaikumus salam warahmatullah.
Ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa yang dimaksud nikah mut'ah adalah kawin kontrak. Namun sebenarnya ada dua macam kawin kontrak, yaitu nikah misyar (nikah wisata) dan nikah mut'ah.

Nikah misyar atau nikah dengan niat talak prakteknya adalah layaknya pernikahan biasanya, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya dan ada maharnya. Hanya saja sang istri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah atau hak gilir atau tempat tinggal. Ada juga mengistilahkan nikah misyar ini dengan “nikah dengan niat talak” (an nikah bi niyyah ath thalaq). Disebut nikah dengan niat talak, karena biasanya pria yang melakukan praktek nikah ini tidak ada tujuan pernikahan yang lestari dan untuk waktu selamanya, tetapi hanya untuk tempo tertentu saja seperti satu malam, seminggu dan sebagainya, tetapi keinginan mentalak dalam tempo tertentu tersebut tidak diucapkan secara verbal dalam akad nikah. Hukum pernikahan seperti ini sah namun makruh. Dan apabila akad nikah dihukumi sah maka anak yang lahir dari hasil perkawinan ini bukanlah termasuk anak zina.

Sedangkan nikah mut'ah adalah kawin kontrak dengan menyebutkan syarat didalam akad nikah bahwa pernikahan tersebut hanya dalam batasan waktu tertentu. Pernikahan seperti telah disepakati keharamannya. Diantara dalil yang menyebutkan keharamannya adalah sabda Rasulullah:

حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, bahwasanya ia bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut’ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka , maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan". (Shahih Muslim juz 2 hal. 1025 no. 1406).

Imam Nawawi menjelaskan: "Telah terjadi ijma' atas haramnya nikah mut'ah dan tidak ada yang menyalahinya dari semua ulama kecuali satu kelompok Syi'ah Rafidhah". Namun jika nikah mut'ah ini dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah seperti adanya wali dan saksi maka meskipun haram anak tetap bernasab kepada ayahnya. Dan jika dalam nikah mut'ah tidak menyertakan saksi dan wali maka pernikahan tidak sah dan anak yang terlahir dari hasil perkawinan tersebut dihukumi anak zina dan tidak bernasab kepada ayahnya tapi kepada ibunya.

Dan intinya marilah kita baca penjelasan Imam Nawawi tentang hukum pernikahan muta'ah yang terjadi di masa kini: "Para ulama telah bersepakat bahwasanya bila terjadi pernikahan mut'ah sekarang ini maka dihukumi batalnya pernikahan itu, sama saja sebelum persetubuhan ataupun setelahnya kecuali bagi golongan yang terdahulu (sebelum datangnya larangan)".

Karena pernikahan mut'ah ini merugikan pihak wanita maka tidak berlebihan Pemerintah Republik Indonesia melarang adanya praktek nikah seperti ini melalui fatwa MUI:

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Memperhatikan:

1. Surat Sekretaris Jendral Departemen Agama RI nomor: BVI/4PW.01/4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996, perihal “perlu dikeluarkan fatwa tentang kawin mut'ah”.
2. Surat Dewan pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin Nomor: 35/IM/X/1997 Oktober 1997 perihal “Keputusan Bahtsul Masail” yang dikeluarkan pada 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang antara lain nikah mut'ah.
3. Makalah yang disampaikan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML berjudul tentang Hukum Nikah Mut'ah dan makalah yang disampaikan oleh KH. Ma'ruf Amin dan Muh. Nahar Nahwari berjudul Mencermati Hukum Nikah Mutah yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997 yang membahas tentang nikah mut'ah.
4. Pendapat, usul dan saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997.

Menimbang:

1. Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa.
2. Bahwa praktek nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia.
3. Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus.
4. Bahwa oleh karena itu perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah mut'ah oleh Majelis Ulama Indonesia.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keharaman nikah mut'ah, antara lain:

Firman Allah SWT: “Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri atau jariah mereka, maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela”. (QS. Al mukminun [23] : 5-6).
Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariyah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai jariyah. Ia bukan jariyah, karena akad mut'ah bukan akad nikah dengan alasan sebagai berikut:
1. Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
2. Iddah Mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.
3. Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristeri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah.
4. Dengan melakukan mut'ah seseorang tidak dianggap menjadi muhshan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai isteri dan tidak pula berstatus jariyah. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk didalam firman Allah: “Barangsiapa mencari selain dari pada itu maka mereka itulah orang yang melampaui batas”. (QS. Al Mukminun [23] : 7), darurat, kembali dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana diketahui dari perkataan “Tsumma Nuhii `anhaa” dalam hadits tersebut.

2. Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan pensyari'atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan.
3. Nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/negara Republik Indonesia (antara lain UU. Perkawinan Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, peraturan perundang-undangan itu wajib ditaati kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan antara lain:

1. Firman Allah: “Hai orang beriman! Taatilah Allah dan RasulNya, dan ulil amri diantara kamu…”. (QS. An Nisa [4] : 59).
2. Kaidah Fiqhiyyah: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.

Dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Nikah mut'ah hukumnya adalah HARAM.
2. Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1997.

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Komisi Fatwa MUI: Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML.
Ketua Umum: KH. Hasan Basri.
Sekretaris Umum: Musytari Yusuf LA.
Wallahu a'lam. 

(Dijawab oleh: Al Murtadho).               
            


Referensi:

Al Majmu Syarh al Muhadzdzab juz 16 hal. 250

وان شرط أن لا يتسرى عليها أو لا ينقلها من بلدها بطل الشرط لانه يخالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد لانه لا يمنع مقصود العقد وهو الاستمتاع، فإن شرط أن لا يطأها ليلا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) فإن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد، وان كان من جهة الزوج لم يبطل، لان الزوج يملك الوطئ ليلا ونهارا وله أن يترك، فإذا شرط أن لا يطأها فقد شرط ترك ماله تركه والمرأة يستحق عليها الوطئ ليلا ونهارا، فإذا شرطت أن لا يطأها فقد شرطت منع الزوج من حقه، وذلك ينافى مقصود العقد فبطل

Bughyah al Mustarsyidin hal. 418

تزوّج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بيت أبيها، فإن لم يكن في صلب العقد فلا أثر له تقدم أو تأخر فلا يلزم به شيء، أو في صلبه: كزوّجتك ابنتي بشرط أن لا تخرجها من بيتي صح النكاح ولغا الشرط وفسد المسمى ولزم مهر المثل ككل شرط لا يخل بمقصود النكاح

I'anah ath Thalibin juz 4 hal. 30

وخرج بالصحيح الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطئ طلق أو فلا نكاح بينهما. فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل، وعلى هذا يحمل قوله  صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له بخلاف ما لو تواطأوا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط مضمرين ذلك فلا يفسد النكاح، به لكنه يكره: إذ كل ما لو صرح به أبطل، بكون إضماره مكروها (قوله: ثم يطلقها إلى قوله: معلوم) في بعض نسخ الخط

Syarh an Nawawiy 'ala Muslim juz 9 hal. 182

قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم

Syarh an Nawawiy 'ala Muslim juz 9 hal. 181

قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض 

Al Fiqh al Islamiy wa adillatuh juz 10 hal. 16

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي: الزواج الصحيح أو الفاسد والإقرار بالنسب والبينة

Al Mausu'ah al Fiqhiyyah juz 41 hal. 342

اتفق الفقهاء أيضا على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحا صحيحا أو لم يعتقده، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشا. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية. واتفقوا كذلك على أنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما

Al Hawiy al Kabir juz 9 hal. 328

فإذا تقرر ما وصفنا من تحريم المتعة فلا حد فيها لمكان الشبهة. ويعزران أدبا إن علما بالتحريم ولها مهر مثلها بالإصابة دون المسمى وعليها العدة، وإن جاءت بولد لحق بالوطء، ولأنها صارت بإصابة الشبهة فراشا، ويفرق بينهما بغير طلاق، لأنه ليس بينهما نكاح يلزم، ويثبت بهذا الإصابة تحريم المصاهرة. وبالله التوفيق

Fathul Mu'in hal. 454

ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين

I'anah ath Thalibin juz 3 hal. 322

قوله: فإن عقد بينه وبين امرأة) أي من غير ولي وشاهدين. وقوله وجب الحد: أي لأنه زنا (قوله: وحيث وجب الحد) أي بأن كان النكاح بلا ولي ولا شهود. وقوله لم يثبت المهر الخ: أي لأنه زنا

Syarh an Nawawiy 'ala Muslim juz 9 hal. 181

وكان بن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر